Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam

HUKUM KALAH, NEGARA GAGAL

Oleh: Ozhi Marasabessy

Mahasiswa Hukum Pasca Sarjana Jayabaya

Adagium hukum bahwa “apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum” telah memberikan kontribusi pikir terhadap kondisi kebangsaan keindonesiaan yang semakin carut marut akibat masalah hukum. Begitu juga Plato “keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan”. Maka Negara tidak harus kalah dalam memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum untuk mengatur dan mengadili setiap proses hukum dengan berlandaskan prinsip equality before the law.


Pengakuan Negara hukum (rechtstaat) di Indonesia sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat 3 (Negara Indonesia adalah Negara Hukum) merupakan konsekuensi yang harus diterima bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum demi mewujudkan cita-cita Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan UUD 1945.

Dalam penerapannya, Indonesia sebagai Negara demokrasi yang mengadopsi teori trias politika (Montesquieu) dengan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi legislative, eksekutif dan yudikatif, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penerapan sesuai tugas dan fungsinya. Pembagian kekuasaan ini, Lembaga Yudikatif memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Namun keberadaan lembaga yudikatif yang memiliki fungsi dan peran untuk mengawasi pelaksanaan hukum dan mengadili penyelewengan undang-undang masih jauh dari harapan dengan hadirnya berbagai perlawanan oleh masyarakat dengan tindakan-tindakan demonstrasi hingga ancaman integrasi bangsa yang mengancam keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi ini terasakan dengan berbagai masalah hukum yang terjadi, semisal tindak pidana penistaan agama Gubernur Dki Jakarta (BCP) yang semenjak ditetapkan sebagai tersangka (16/11/2016) oleh kepolisian RI dan pada persidangan pengadilan Negeri Jakarta Utara (9/5/2017) di putuskan sesuai fakta persidangan dengan sanksi pidana 2 tahun penjara.

Jauh sebelum dan sesudah putusan pengadilan terkait penistaan agama tersebut, berbagai perselisihan hukum atas perbuatan penistaan agama terjadi di tengah masyarakat tanpa terkecuali di jakarta dan beberapa daerah lain hinggga menjadi perhatian dunia internasional. Dengan perselisihan yang mengakibatkan reaktif masyarakat tersebut, merupakan cermin atas penerapan hukum dan penerimaan hukum oleh masyarakat terhadap peradilan di Indonesia.

Kondisi ini, Indonesia sebagai rechtstaat harus mempu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan pemanfaatan hukum kepada masyarakat tanpa menimbulkan rasa perselisihan yang dapat mengganggu tujuan hukum untuk menuwujudkan ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.

Negara tidak semestinya kalah dalam penegakan hukum, apalagi memiliki ketergantungan terhadap ancaman kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai ukuran kepastian hukum dalam konsistensinya sesuai dengan ketentuan hukum sendiri. Hukum harus dipastikan bahwa tidak ada interfensi oleh siapapun di Negara ini dengan berbagai alasan yang di hadirkan baik karena jabatan, suku maupun agama dengan cara-cara yang inskonstitusional.

Proses akan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum pada prinsipnya adalah untuk kepentingan Negara dan rakyatnya, oleh karena itu berbagai perselisihan hukum yang terjadi di tengah masyarakat tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang inskonstitusional atas nama politik, agama, ketidakadilan dan apapun itu karena dengan hukum segala bentuk perselisihan akan tersatukan dengan cara-cara yang konstitusinal pula.

Dengan demikian untuk mewujudkan hukum sesuai fungsi ditengah demokrasi yang semakin tidak menjanjikan, diperlukan konsistensi setiap lembaga Negara yang berwenang dengan kesadaran serta kepercayaan masyarakat untuk menerima hukum untuk selalu hidup di tengah masyarakat sebagai Negara hukum. Negara telah menjamin pentingnya kemerdekaan atas kebebasan masyarakat namun kemerdekaan atas kepentingan Negara jauh lebih penting untuk semua rakyat. “fiat Justitia ruat coeleun” bahwa hukum harus tetap ditegakan walaupun langit runtuh.

Leave a Reply

six + eighteen =