Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam

Keabsahan Pimpinan DPD RI

oleh: HAERUN RIZAL

(FUNGSIONARIS PB HMI PERIODE 2016-2018)

PERSPEKTIF Hukum Perundang undangan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibawah Kepemimpinan Oesman Sapta Odang (Ketua), Nono Sampono (Wakil Ketua) dan Darmayanti Lubis (Wakil Ketua) adalah sah secara hukum dan konstitusional. Bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga negara melalui Ketua MA berdasarkan Undang-undang diberikan kewenangan untuk melantik dan memandu dalam pengambilan sumpah terhadap pimpinan DPD RI telah melakukan tugasnya dengan baik dan tindakan MA tersebut mencerminkan ketaatan dan ketundukan MA terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.


Bahwa polemik terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2016 yang telah membatalkan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD RI sepanjang 2,5 tahun dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 yang memberlakukan surut masa jabatan pimpinan DPD RI pada tahun 2014-2019 adalah Putusan yang secara hukum tidak serta merta dapat diberlakukan atau dapat dieksekusi pasca pembacaan putusan dalam sidang pleno Mahkamah Agung yang bersifat terbuka untuk umum, artinya bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut hanya dapat memuat Amar yaitu Memerintahkan kepada lembaga tersebut (DPD) yang notabenenya sebagai pembuat peraturan terlebih dahulu untuk mencabut kembali peraturan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusannya. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil yang secara khusus diatur pada Pasal 6 Ayat (3) yaitu : “Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mecabutanya”.

Kemudian pada BAB VI Tentang Pelaksanaan Putusan yang secara khusus pada Pasal 8 Ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2011 tersebut juga menegaskan bahwa “Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut (Pimpinan DPD RI), ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum”. Norma hukum diatas secara tegas dan rigit memerintahkan kepada lembaga yang memproduk peraturan tersebut untuk segera mencabutnya, bahkan frasa dalam Pasal 8 Ayat 2 Perma tersebut memberikan batasan waktu kepada pimpinan lembaga atau instansi tersebut, jika dalam kurun waktu yang telah digariskan dalam ketentuan itu tidak ditaati dan dipatuhi oleh pimpinan lembaga tersebut maka dengan sendirinya peraturan yang telah dibatalkan oleh MA tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat lagi dan gugur dengan sendirinya.

Bahwa pasca pembacaan Putusan Mahkamah Agung kemudian pada tanggal 4 April 2017 dilakukan Sidang Paripurna dengan agenda Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Pipminan DPD RI yang dipandu secara langsung oleh salah satu pimpinan MA, dengan demikian maka kepemimpinan DPD RI melalui Paripurna Pengambilan Sumpah pada tanggal 4 April 2017 tersebut sah secara hukum, oleh karena proses pengambilan sumpah belum melewati batas waktu yang ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2011. Namun Sejalan dengan urain diatas, maka penulis berpendapat bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil dalam model pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dengan sendirinya telah mereduksi kewibawaan MA sebagai Lembaga Negara yang kewenangannya secara langsung oleh diamatkan dalam UUD 1945 (Pasal 24A Ayat 1) Amandemen ke tiga, menurut hemat penulis sudah saatnya MA melakukan pembaharuan PERMA tersebut dalam rangka mengembalikan Marwah MA sebagai Lembaga Negara yang sejajar dengan Mahkamah Konstitusi yang notabenenya sebagai puncak dari kekuasaan kehakiman, sehingga setiap produk dalam bentuk Putusan dapat secara langsung berlaku pasca pembacaan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan sifat putusannya final dan mengikat.[]

*Mahasiswa Pascasarjana Hukum Jayabaya Jakarta & Alumni Hukum Unkhair Ternate

Leave a Reply

ten − 2 =