Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam

PB HMI Gelar Kajian Yang Menyoroti Perizinan dalam Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup PB HMI membuka gelar kajian untuk kedua kalinya. Kali ini sejumlah Aktivis PB HMI membedah berbagai kebijakan dan permasalahan yang terjadi di Indonesia dalam bidang Lingkungan Hidup yang bertemakan ”Selamatkan lingkungan dengan Kebijakan”.

Menurut Pahmudin Cholik,  teman ini diangkat melihat banyaknya masalah perizinan yang kadang kala terjadi tumpang tindih antara daerah dan pusat, situasi ini membuat wajah peraturan menjadi ambil.
“Peran kementrian lingkungan hidup dan kehutanan yang sampai ke daerah masih mengalami banyak kelemahan, perizinan yang keluar masih saling tumpangtindih antara bupati,gubernur dan kementrian, ” ujar Pahmudin yang merupakan Wasekjend bidang LH PB HMI di Jakarta,  Rabu 17 Mei 2017.

Menurut Pahmudin juga bahwa Pemerintah Daerah sangat menggampangkan perizinan tanpa melihat dan meninjau dampak untuk kedepannya.


“Ijin yang terlalu gampang keluar dari pemerintah daerah menjadi sumber masaalah, tidak bisa di pungkiri dengan adanya perda yang mengatur semua itu,” katanya.

Dalam kajian ini, hadir pula Bapak Dulhadi selaku perwakilan dari Kementerian LH Bagian hukum sebagai pembicara utama. Dulhadi mengeluhkan adanya kerusakan yang dilakukan oleh oknum, serta beberapa perusahaan yang masih sering melanggar peraturan.

“Kita sangat tegas menegakkan aturan dan menindak tegas yang melanggar,” tegas Wakil dari Kementerian ini.

Dulhadi juga sampaikan kedepan berharap HMI bisa mengawal perubahan UU bagi yang melanggar, karena hari ini beberapa kasus hanya diputuskan di pengadilan sangat ringan.
“Seharusnya perusahaan yang melanggar sebaiknya hukum seberat beratnya,” tegas Dulhadi lagi.

Masalah ini pula ditanggapi serius oleh Pahmudin yang juga menginisiasi adanya kajian untuk di bawa ke PB HMI.
“Bagi saya sebgai kader HmI berharap kepada seluruh kepala daerah benar benar pokus pada aturan, jangan hanya mengeluarkan ijin tambang dan usaha tampa mematuhi aturan dan ketentraman hidup masyarakat, sebut saja persoalan pengelolaan limba perusahaan selalu menjadi persoalan yang tidak ada habisnya, ” tegas Pria yang kerap disapa Kak Cholik oleh kawan-kawan PB HMI.
Menutup kajian Pahmudin selain menyampaikan pandangannya tidak lupa ia sampaikan beberapa harapannya untuk kedepan.
“Harapan saya kepada segenap pemangku kebijakan jangan ketinggalan zaman, perkembangan IT seharusnya diikuti, saya usulkan umtuk semua perusahaan wajib mempublis segala macam ijin yang menjadi prasyarat beroprasinya sebua usaha yang ada. Sehingga masyarakat mampu mengakses itu, lalu kementrian melibatkan masyarakat melakukan.kontrol yang ekstara terhadap lingkungan dimana mereka berdomisili,” ujar Cholik dengan cerdas.

Leave a Reply

fifteen + two =